Penobatan Presiden Ke 2 Indonesia Jenderal Besar TNI (Purn.) Soeharto sebagai pahlawan nasional pada hari ini di istana negara Jakarta pusat, pada hari pahlawan 10 November 2025 masih menuai banyak pro kontra.
Gelar tersebut belum bisa disandangkan kepada presiden kedua RI, terlebih dengan gelar pahlawan nasional, bukan tanpa alasan hal itu dinisbatkan kepada rekam jejak blio selama menjabat sebagai presiden Indonesia selama 32 tahun.
Untuk mempertegas hal ini penulis akan menguraikan rentetan kesalahan yang pernah beliau torehkan selama 32 th memimpin imperium di negeri kaya ini :
1. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang MerajalelaIni sering disebut sebagai dosa terbesar Orde Baru dan penyebab utama krisis kepercayaan rakyat yang melahirkan Reformasi.
– Nepotisme: Kekuasaan dan fasilitas negara digunakan untuk membangun dinasti bisnis dan politik keluarga (anak-anak, kerabat, dan kroni-kroni Soeharto) melalui proyek-proyek monopoli dan privilege khusus.
– Kolusi dan Korupsi: Praktik penyalahgunaan uang negara dan aset publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok marak terjadi. Hal ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang sangat lebar, di mana kekayaan hanya terpusat pada segelintir elite yang dekat dengan kekuasaan.
2. Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga kini masih belum terselesaikan pada masa orde Baru.Untuk menjaga stabilitas politik yang ketat, rezim Orde Baru sering dianggap menggunakan pendekatan militeristik dan represif.
– Penghilangan Paksa dan Penahanan Massal: Penangkapan, penahanan, dan pengasingan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dengan PKI (pasca 1965-1966), serta aktivis dan tokoh oposisi. Contoh paling terkenal adalah pembuangan tahanan politik ke Pulau Buru.- Tindak Kekerasan Represif: Sejumlah peristiwa yang melibatkan kekerasan negara dan jatuhnya korban jiwa sipil, antara lain:
– Penembakan Misterius (Petrus) pada awal 1980-an, di mana residivis atau preman dibunuh tanpa melalui proses pengadilan (melanggar hukum).- Peristiwa Tanjung Priok (1984).
– Peristiwa Talangsari (1989).- Kasus DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh, Papua, dan Timor Timur.
– Peristiwa 12 Mei 1998 (Trisakti) dan Kerusuhan 13-15 Mei 1998 menjelang kejatuhan Soeharto.
3. Otoritarianisme dan Pembatasan Kebebasan SipilSerta masih banyak catatan sejarah yang menjelaskan banyak peristiwa dimasa kekuatan orde Baru Pemerintahan Orde Baru dirasa sentralistik, dominatif, dan otoriter, dengan kekuasaan hampir mutlak di tangan presiden.Adapun dasar untuk menguatkan hal ini diantaranya:
– Pengekangan Politik:- Dwifungsi ABRI: Peran ganda Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI, sekarang TNI) sebagai kekuatan pertahanan-keamanan sekaligus kekuatan sosial-politik, memungkinkan militer menduduki jabatan sipil dan menjadi alat kontrol politik.
– Manipulasi Pemilu: Sistem politik yang dianggap direkayasa (seperti fusi partai politik menjadi hanya tiga: Golkar, PPP, dan PDI) dan pemilu sering diwarnai intimidasi untuk memastikan kemenangan Golkar secara beruntun.
– Pembungkaman Pers dan Kritik: Kebebasan pers sangat dibatasi. Pemerintah mengendalikan media melalui Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Media yang kritis terhadap pemerintah diancam pembredelan (penutupan).
– Sistem Sentralistik: Seluruh keputusan penting terpusat di Jakarta. Daerah (termasuk yang kaya sumber daya alam) tidak memiliki otonomi yang cukup untuk mengelola kekayaan sendiri, yang memicu ketidakpuasan dan gerakan separatisme di beberapa wilayah.
4. Kegagalan Penegakan HukumHukum tidak berdiri independen dan sering dijadikan alat kekuasaan.- Intervensi Hukum: Lembaga peradilan (yudikatif) tidak bebas dan sering diintervensi oleh kekuasaan eksekutif untuk mengamankan kepentingan penguasa dan kroninya, bukan untuk menegakkan keadilan bagi rakyat.
5. Rapuhnya Fondasi Ekonomi Menjelang Akhir KekuasaanMeskipun Orde Baru berhasil dalam pembangunan infrastruktur dan swasembada pangan (sementara waktu), fondasi ekonomi yang dibangun rapuh karena KKN.
– Krisis Moneter 1997: Ketika badai krisis finansial Asia melanda, struktur ekonomi Indonesia yang sarat hutang luar negeri, monopoli kroni, dan praktik KKN langsung runtuh. Ini mengakibatkan:- Inflasi Melonjak Tinggi.
– Nilai Tukar Rupiah Terjun Bebas.
– PHK Massal dan peningkatan drastis jumlah rakyat miskin.
Secara ringkas, kesalahan-kesalahan Soeharto di masa Orde Baru menciptakan stabilitas semu yang dibangun di atas fondasi otoritarianisme, praktik KKN, dan pengabaian HAM, yang pada akhirnya meledak menjadi krisis multidimensi pada tahun 1998.
Sehingga penobatan Presiden kedua Republik Indonesia ini dirasa terlalu terburu buru atau bahkan tidak perlu dilakukan, mengingat banyaknya peristiwa yang masih belum terpecahkan hingga sekarang di masa Soeharto memimpin republik ini.
Sebagaimana disampaikan KH Abdurrahman Wahid presiden Indonesia, bahwa jasa Soeharto bagi bangsa ini cukup besar meskipun dosanya juga besar.
Penulis : Ilham Hidayatullah, S.HArbitrase : WAKA 4 PAC GP ANSOR TEMPUREJO – Jember
Editor : Imam Baihaki