DENPASAR, Rabu, 18 November 2026 – Dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial kembali menguji profesionalitas dan konsistensi penegakan hukum di wilayah Polda Bali. Kali ini, I Nyoman Sariana, yang akrab disapa Dede Elang Bali, mengambil langkah hukum setelah foto dirinya ditampilkan dalam sebuah konten TikTok yang mengaitkan namanya dengan akun media sosial lain.
Dede, pemilik media Elang Bali yang berada di bawah naungan PT Elang Bali Group, resmi menyampaikan pengaduan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali, Rabu (18/11/2026).
Pengaduan tersebut tercatat dengan Nomor Registrasi STPL/1791/XI/2026/SPKT/POLDA BALI, dan diterima sekitar pukul 10.30 WITA.
Langkah hukum itu diambil setelah Dede menemukan unggahan akun TikTok bernama Aspirasi Netizen Indonesia (@ani.id) yang menampilkan foto dirinya dengan narasi yang dinilainya merugikan reputasi pribadi maupun nama baiknya sebagai pemilik perusahaan media.
Persoalan ini bukan sekadar keberatan terhadap sebuah unggahan media sosial. Lebih jauh, kasus tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi aparat kepolisian dalam menangani laporan dugaan pencemaran nama baik di ruang digital.
Apakah setiap warga negara memperoleh pelayanan hukum dengan kecepatan dan keseriusan yang sama? Ataukah penanganan perkara tertentu justru lebih cepat dibandingkan laporan lainnya?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan setelah Dede membandingkan pengaduannya dengan penanganan perkara akun TikTok Kep_alakeluarga, yang menurutnya berlangsung sangat cepat oleh jajaran Ditressiber Polda Bali.
Berawal dari Unggahan TikTok, Foto Dede Disertai Tudingan sebagai Dalang Akun Lain
Berdasarkan uraian pengaduan, persoalan bermula pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Saat membuka aplikasi TikTok, Dede menemukan unggahan akun Aspirasi Netizen Indonesia (@ani.id) yang menampilkan foto dirinya disertai tulisan:
“DI DUGA !!! DEDE ELANG BALI ADALAH DALANG DIBALIK @KEP_ALAKELUARGA.”
Narasi tersebut secara langsung mengaitkan Dede Elang Bali dengan akun TikTok Kep_alakeluarga.
Dede menyatakan keberatan terhadap unggahan itu karena menilai tudingan tersebut tidak didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, penggunaan foto seseorang yang disertai tudingan tertentu, kemudian disebarluaskan melalui media sosial, berpotensi menggiring opini publik dan memengaruhi reputasi pihak yang disebutkan.
Persoalan semakin berkembang ketika unggahan tersebut mendapatkan tanggapan dari sejumlah pengguna TikTok.
Dalam kolom komentar, Dede menemukan akun bernama tahta ke-3 yang menuliskan nama lengkapnya, Nyoman Sariana, dalam bentuk pertanyaan.
Meskipun komentar tersebut berbentuk pertanyaan, Dede menilai keseluruhan konteks unggahan dan komentar perlu diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat unsur serangan terhadap kehormatan atau nama baiknya.
Dede mengaku mengalami kerugian immateriil akibat beredarnya konten tersebut.
Sebagai pemilik media, ia menilai reputasi dan kredibilitas merupakan bagian penting dalam menjalankan aktivitas perusahaan pers.
Karena itu, ia memilih menempuh jalur hukum agar persoalan tersebut dapat diuji secara objektif, bukan berkembang menjadi perdebatan tanpa kepastian di media sosial.
Dede Desak Ditressiber Polda Bali Bergerak Cepat, Singgung Penanganan Akun Kep_alakeluarga
Dede berharap Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Bali segera menindaklanjuti pengaduannya, termasuk menelusuri identitas pihak yang mengoperasikan akun Aspirasi Netizen Indonesia dan akun tahta ke-3.
Ia meminta penyidik memeriksa konten yang dipersoalkan, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, serta menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah.
Dede juga menyoroti penanganan perkara akun Kep_alakeluarga yang menurutnya telah ditindak dengan cepat oleh Ditressiber Polda Bali.
Baginya, kecepatan tersebut semestinya menjadi standar pelayanan penegakan hukum bagi seluruh masyarakat, bukan hanya dalam perkara tertentu.
“Saya berharap Ditressiber Polda Bali bergerak cepat mengungkap siapa pemilik akun Aspirasi Netizen Indonesia dan tahta ke-3. Kalau pemilik akun Kep_alakeluarga bisa diamankan dengan cepat, saya berharap laporan saya juga ditangani dengan keseriusan yang sama. Jangan sampai masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum,” ujar Dede.
Ia menegaskan bahwa permintaannya bukan untuk memperoleh perlakuan istimewa, melainkan mendapatkan kepastian hukum yang adil.
Menurut Dede, apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, jika tudingan yang disebarkan melalui media sosial ternyata memiliki dasar fakta, hal itu juga harus diuji secara terbuka melalui mekanisme hukum.
“Silakan dibuktikan. Kalau memang ada dasar tuduhannya, tunjukkan buktinya. Tetapi kalau hanya membuat narasi dan menggiring opini dengan menggunakan foto serta nama orang lain, tentu harus ada pertanggungjawaban,” tegasnya.
Polisi Bersama Masyarakat, Bukan Bersama Oknum Pesanan atau Titipan
Dalam keterangannya, Dede turut menyinggung pentingnya komitmen Polri dalam memberikan pelayanan hukum yang tidak diskriminatif.
Ia mengingatkan bahwa semangat “Polisi Bersama Masyarakat” harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak cukup dibangun melalui slogan, pernyataan resmi, ataupun kampanye kelembagaan.
Kepercayaan itu harus dibuktikan melalui proses penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kepentingan pihak mana pun.
“Polisi bersama masyarakat, bukan bersama oknum pesanan atau titipan. Jangan sampai muncul kesan bahwa laporan tertentu diproses secepat kilat, sementara laporan masyarakat lainnya berjalan lambat. Semua harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum,” kata Dede.
Pernyataan tersebut merupakan kritik dan harapan pelapor terhadap institusi kepolisian, bukan bukti bahwa terdapat praktik pesanan atau titipan dalam penanganan perkara.
Namun, kritik tersebut sekaligus memperlihatkan besarnya tuntutan masyarakat terhadap konsistensi aparat penegak hukum.
Ketika sebuah laporan dapat ditangani dengan cepat, publik tentu berharap standar profesionalitas yang sama juga diterapkan terhadap laporan lainnya.
Hukum tidak boleh terlihat tajam karena siapa yang melapor, dan tidak boleh terlihat tumpul karena siapa yang dilaporkan.
Prinsip persamaan di hadapan hukum harus menjadi pijakan utama, termasuk dalam perkara dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.
Identitas Pengelola Akun Perlu Ditelusuri, Tuduhan Harus Dibuktikan
Pengaduan Dede juga membuka sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui proses penyelidikan.
Siapa sebenarnya pihak yang mengoperasikan akun Aspirasi Netizen Indonesia (@ani.id)? Apa dasar akun tersebut mengaitkan Dede Elang Bali dengan Kep_alakeluarga? Dari mana foto Dede diperoleh dan dalam konteks apa digunakan?
Selain itu, penyidik diharapkan dapat menelusuri identitas pengelola akun tahta ke-3 serta memeriksa konteks komentar yang menyebut nama lengkap pelapor.
Pemeriksaan juga penting untuk mengetahui apakah unggahan tersebut merupakan penyampaian pendapat, pertanyaan, kritik, atau justru memenuhi unsur perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana.
Perlu ditegaskan bahwa penggunaan foto seseorang, penyebutan nama, maupun penyampaian dugaan di media sosial tidak otomatis merupakan tindak pidana.
Penilaian hukumnya bergantung pada isi pernyataan, konteks penyebaran, unsur kesengajaan, bukti yang tersedia, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, penelusuran bukti digital, pemeriksaan saksi, dan klarifikasi terhadap pihak yang dilaporkan menjadi bagian penting untuk menentukan arah penanganan perkara.
Jangan Sampai Media Sosial Menjadi Pengadilan Opini
Perkembangan media sosial telah membuka ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, informasi, dan pandangan terhadap berbagai persoalan publik.
Namun, kebebasan berekspresi juga memiliki konsekuensi tanggung jawab.
Ketika sebuah konten menampilkan foto dan identitas seseorang disertai tudingan tertentu, dampaknya dapat meluas, terutama apabila unggahan tersebut dibagikan berulang kali dan memicu komentar yang membentuk persepsi negatif.
Di sisi lain, hukum juga tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik yang sah, membatasi kebebasan pers, atau menghalangi masyarakat menyampaikan pendapat berdasarkan fakta.
Karena itulah, penanganan perkara dugaan pencemaran nama baik harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional.
Penyidik perlu membedakan secara jelas antara kritik, opini, pertanyaan, tuduhan faktual, dan serangan terhadap kehormatan seseorang.
Kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan dan bukti secara berimbang.
Kini Bola di Tangan Polda Bali, Publik Menunggu Konsistensi Penegakan Hukum
Dengan diterimanya pengaduan Dede Elang Bali pada Rabu, 18 November 2026, perhatian kini tertuju pada tindak lanjut aparat kepolisian.
Dede berharap penyidik segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengungkap pihak di balik akun yang dipersoalkan.
Ia juga berharap proses penanganan perkara dapat dilakukan secara transparan dan memberikan perkembangan yang jelas kepada pelapor sesuai prosedur hukum.
Bagi Dede, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut nama baik pribadinya, tetapi juga menjadi momentum untuk menguji konsistensi pelayanan hukum terhadap masyarakat.
Apabila aparat mampu menangani perkara serupa secara cepat, profesional, dan sesuai prosedur, standar tersebut semestinya dapat diterapkan tanpa membedakan latar belakang pelapor maupun terlapor.
Namun, kecepatan penanganan tidak boleh mengorbankan ketelitian pembuktian dan hak pihak yang dilaporkan.
Cepat bukan berarti tergesa-gesa. Tegas bukan berarti sewenang-wenang. Dan profesional bukan berarti hanya bergerak ketika ada perhatian publik.
Hingga berita ini disusun, pengaduan tersebut baru diketahui telah diterima melalui SPKT Polda Bali. Belum terdapat informasi dalam bahan yang tersedia mengenai hasil penyelidikan, penetapan tersangka, ataupun kesimpulan penyidik terkait dugaan tindak pidana tersebut.
Pihak pengelola akun Aspirasi Netizen Indonesia (@ani.id) dan akun tahta ke-3 juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi serta hak jawab atas tudingan yang dipersoalkan.
Pada akhirnya, kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di ruang digital.
Publik tentu berharap Polda Bali mampu menunjukkan bahwa setiap laporan masyarakat diperlakukan secara adil, berdasarkan bukti, dan tanpa intervensi kepentingan apa pun.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak ditentukan oleh seberapa keras slogan diteriakkan, melainkan oleh seberapa adil hukum ditegakkan.
Dan satu pesan yang disampaikan Dede Elang Bali patut menjadi perhatian:
“Polisi bersama masyarakat, bukan bersama oknum pesanan atau titipan. Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum.” – rcx
