Jember — Suasana Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember pada Selasa, 21 Oktober 2025, menjadi ramai oleh kedatangan sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jember Bersatu. Aksi tersebut digelar dalam rangka hearing bersama DPRD terkait disharmonisasi antara Bupati Jember dan Wakil Bupati yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di kalangan publik.
Beberapa organisasi masyarakat (ormas) dan tokoh yang mempelopori kegiatan ini antara lain Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM) yang diwakili oleh Cak Zakki dan H. Husnul Arifin, Laskar Jahanam (Dwi Agus), Ormas Merah Putih (Zulkifli), serta tokoh senior Baginda Bagus. Mereka sepakat datang bukan untuk mencari sensasi, melainkan menyuarakan keresahan masyarakat akibat ketidakharmonisan dua pemimpin daerah tersebut.
Dalam penyampaiannya, H. Husnul Arifin dari BNPM menegaskan bahwa konflik antara Bupati dan Wakil Bupati telah membuat masyarakat bingung dan kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan di Jember. “Kami berharap DPRD selaku wakil rakyat memanggil kedua belah pihak, memberikan nasihat, dan mengingatkan agar mereka kembali harmonis. Jangan buat rakyat bingung oleh drama politik,” ujarnya lantang.
Husnul bahkan menyindir keras perilaku keduanya. “Bupati dan wakil bupati itu bukan anak kecil, bukan anak TK. Mereka berpendidikan tinggi, tapi kelakuannya seperti anak TK. Kalau tidak bisa akur, lebih baik dua-duanya mundur!” tegasnya disambut sorak dukungan peserta aksi.
Senada, Dwi Agus dari Laskar Jahanam (Jalinan Hati Anak Manusia) menegaskan bahwa aksi mereka bukan karena kepentingan pribadi atau dukungan politik tertentu. “Kami datang bukan membela siapa pun. Kami datang atas nama rakyat, karena kami peduli pada Jember. Kami ingin DPRD bersama-sama mencari solusi agar pemimpin daerah ini bisa kembali harmonis,” serunya dalam orasi penuh semangat.
Aspirasi yang sama juga disampaikan Zulkifli dari Ormas Merah Putih dan Baginda Bagus. Mereka berharap perpecahan antara dua pucuk pimpinan daerah tidak terus berlarut, karena akan berdampak langsung pada jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jember.
Di sela-sela hearing, sejumlah warga yang ikut hadir juga menyampaikan pendapatnya. Salah satunya Yusuf Amrin, warga Desa Kamal, Kecamatan Arjasa. Ia menilai bahwa konflik tersebut sudah terlalu mencolok dan merugikan masyarakat. “Kalau Bupati dan Wakil Bupati Jember tidak bisa akur, lebih baik dua-duanya mundur saja, diganti oleh PLT dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Aksi hearing yang berlangsung damai ini diakhiri dengan penyerahan pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Jember Bersatu kepada pimpinan DPRD Jember. Mereka menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah nyata dari legislatif dan pemerintah daerah untuk memulihkan keharmonisan kepemimpinan di Kabupaten Jember. (r1ck)